MATARAM, Ngabarintb.com – Mutasi besar besaran dilakukan Gubernur NTB L Muhammad Iqbal di lingkup Pemerintahan provinsi. Sejumlah pejabat promosi dan demosi dilakukan demi penyegaran birokrasi dan optimalisasi OPD. Kebijakan ini pun memicu sorotan publik.
Kebijakan mutasi Gubernur NTB pada Jumat (09/01) ini menjadi perhatian publik. Rotasi ini dinilai cukup mengejutkan karena memunculkan dinamika tajam di tubuh birokrasi, mulai dari pejabat yang mendapat promosi strategis hingga pejabat yang mengalami penurunan eselon atau demosi.
Dalam daftar pelantikan, sejumlah nama pejabat mengalami pergeseran signifikan. Yusron Hadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, kini ditempatkan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan.
Sementara itu, Hairul Akbar yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, mengalami penurunan jabatan menjadi Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB. Hal serupa dialami Najamudin Amy, dari Kepala Biro Ekonomi menjadi Kepala Bidang Kelembagaan BKD NTB.
Adapun Subhan Hasan, yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur, kini dipercaya sebagai Kepala Bidang di Dinas Sosial dan PPA NTB.
Penurunan jabatan juga dialami Nuryanti, dari Kepala Dinas Perindustrian NTB menjadi Kepala Bidang Deposit Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Selanjutnya, Muhammad Taufieq Hidayat, yang sebelumnya Kepala Biro Organisasi, kini menjabat Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB.
Di sisi lain, sejumlah pejabat justru mendapatkan kepercayaan menempati jabatan strategis eselon II. Baiq Nelly Yuniarti, yang sebelumnya Kepala BPSDM NTB, kini dipercaya sebagai Kepala Bappeda NTB.
Ahmad Riadi mendapat mandat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, sementara Ahsanul Khalik ditunjuk sebagai Kepala Diskominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB.
Perombakan juga menyasar sektor pelayanan publik dan keuangan daerah. Lalu Herman Mahaputra, Direktur RSUP NTB, dilantik sebagai Kepala Bapenda NTB. Ahmad Masyhuri bergeser dari Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB, sedangkan Jamaluddin Malady ditunjuk sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB.
Selain itu, Aidy Furqan kini memimpin Disnakertrans NTB, Sadimin ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPBD NTB, dan Nunung Triningsih dipercaya sebagai Kepala Satpol PP NTB.
Rotasi berlanjut dengan Wirawan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB, serta Fathurrahman yang kini menjabat Kepala BPSDMD NTB. Surya Bahari dipercaya memimpin Bakesbangpoldagri NTB, dan Izzuddin Mahili dilantik sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB.
Gubernur NTB menegaskan mutasi ini dilakukan demi optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mutasi ini agar OPD berjalan baik,” ucap Gubernur.
Ia juga menjelaskan bahwa perombakan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang sebelumnya kosong dan mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah.
“Saya mohon teman-teman semua bisa mendukung kinerja, pemerintahan. Termasuk teman-teman media juga,” ujarnya.
Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa mutasi telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan memperoleh persetujuan teknis dari BKN.
“Prosesnya sudah jalan sesuai aturan,” katanya.
Terkait pejabat yang mengalami demosi, Aka—sapaan akrab Ahsanul Khalik—menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi kinerja selama 10 bulan terakhir oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
Ia menambahkan, pejabat yang turun eselon masih memiliki peluang untuk kembali menduduki jabatan strategis.
“Tentu mereka yang demosi masih ada peluang mengikuti seleksi. Setiap tiga bulan akan dilakukan evaluasi oleh pimpinan,” pungkasnya.
Mutasi ini menjadi bagian dari strategi penyegaran birokrasi dan penataan manajemen ASN, sekaligus upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Evaluasi berkala dan mekanisme job fit menjadi instrumen utama Pemprov NTB untuk memastikan setiap pejabat ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
