Mataram, Ngabarintb.com – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, berbagai evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi NTB mulai bermunculan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan tingginya ekspektasi publik, capaian pemerintahan Iqbal–Dinda dinilai menunjukkan progres, meski sejumlah catatan kritis tetap mengiringi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menilai tahun 2025 menjadi momentum penting sekaligus penuh tantangan, terutama akibat kebijakan pemotongan anggaran.
Ia menyebut, tantangan efisiensi fiskal di awal pemerintahan bukan perkara ringan.
“Namun output yang dapat disaksikan kebijakan tersebut sudah tepat dan mampu menjawab ekspektasi publik,” terang Sudirsah.
Angka Kemiskinan NTB Turun, PDRB Per Kapita Meningkat
Sudirsah menegaskan bahwa indikator paling objektif dalam mengukur kesejahteraan daerah adalah angka kemiskinan. Berdasarkan data terbaru, NTB mencatat penurunan persentase penduduk miskin pada 2025.
“Angka kemiskinan merupakan ukuran paling shahih sebagai petunjuk kesejahteraan suatu daerah. Alhamdulillah pada tahun 2025 angka kemiskinan NTB menurun dari 11,91% menjadi 11,78%,” ungkapnya.
Penurunan tersebut sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita NTB yang kini berada di kisaran Rp33,67 juta. Kenaikan ini menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah terbesar bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi memastikan warga yang sudah keluar dari kategori miskin tidak kembali terperosok.
Ia juga menilai keberhasilan ini tidak lepas dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Ke depan kita memiliki harapan besar pada suksesnya Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat sehingga jangkauan dari akses rakyat meraih kesejahteraan dapat didekatkan dan diakselerasi,”
Selain itu, kolaborasi melalui Program Desa Berdaya juga disebut menjadi instrumen penting dalam menekan kemiskinan ekstrem menuju nol persen.
Efisiensi Anggaran dan Reformasi BUMD Tuai Kritik
Sudirsah mengakui, kebijakan efisiensi, perubahan struktural birokrasi, hingga penataan BUMD dan bank milik daerah memang menuai kritik dari berbagai kalangan.
Namun menurutnya, reformasi tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional.
Langkah ini dinilai sebagai fondasi untuk memperkuat daya saing NTB dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi perlambatan ekonomi global dan tekanan fiskal nasional.
Evaluasi Tahun Pertama: Tiga Catatan Kritis untuk Iqbal-Dinda
Di sisi lain, Direktur PRESiSI, Darwan Samurdja, menyampaikan tiga poin penting yang perlu segera diselesaikan agar pemerintahan berjalan lebih efektif sesuai visi NTB Makmur Mendunia.
1. Polemik “Dana Siluman” DPRD NTB
Isu dugaan dana siluman di DPRD NTB menjadi sorotan tajam dan menyita perhatian publik.
“Saya melihat pemerintahan iqbal-dinda ini dengan deretan beberapa soal dari sejak awal dilantik. Publik melihat Iqbal-Dinda ini penuh dengan persoalan yang menjadi perdebatan hangat masyarakat, persoalan salah satu contoh Dana siluman DPRD NTB. Saya melihat iqbal-dinda saat ini sibuk meluruskan karena mengaitkan kebijakan yang ditelurkan dalam bentuk pergub yang bermasalah. Terjadi hal yang membuat terkejut muncul kasus dana siluman dengan ada tersangka seperti berita di banyak media. Karena legislatif dan eksekutif tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Menurutnya, polemik tersebut menguras energi pemerintah sehingga fokus terhadap program prioritas menjadi kurang maksimal.
2. Konsistensi Meritokrasi dan Mutasi Jabatan
Samurdja juga menyoroti dinamika mutasi dan penataan OPD yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan sistem merit yang kuat.
“Apakah beberapa kritikan perlu dan wajar muncul dari publik, Iqbal-Dinda punya visi misi NTB Makmur Mendunia kita pikir skema dengan ini sistem akan kuat, sayangnya 1 tahun tidak terlihat,” ujarnya.
Ia menilai konsistensi meritokrasi akan sangat menentukan stabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
3. Kepastian Jabatan Sekda NTB
Poin krusial lainnya adalah penetapan Sekretaris Daerah definitif.
“Pemilihan sekda jangan dijadikan publik digantung, posisi sekda sebagai presiden birokrasi, jika kepala birokrasi tidak memahami visi misi Iqbal-Dinda tidak akan berjalan lancar,” ungkapnya.
Menurutnya, tanpa kepastian di pucuk birokrasi, efektivitas pemerintahan bisa terganggu.
